Moendarsih atau Mundarsih (dalam ejaan modern) adalah tokoh buruh perempuan era 1950-an. Dalam catatan sejarah perburuhan pasca-kemerdekaan, sosoknya tercatat sebagai salah satu pimpinan perempuan di Sarikat Buruh Tambang Indonesia (SBTI) dan Sarikat Buruh Rokok Indonesia (SBRI) yang berafiliasi dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), serta sempat duduk di parlemen transisi atau konstituante[1].

Latar Belakang

sunting

Pasca proklamasi kemerdekaan dan revolusi fisik (1945-1949), industri pengolahan tembakau seperti rokok kretek dan cerutu di Jawa Tengah atau Jawa Timur serta sektor perkebunan dan tambang merupakan kantong terbesar pekerja perempuan di Indonesia. Moendarsih muncul dari serikat sektoral yang tergabung dalam federasi SOBSI, berbeda dengan serikat pabrik yang pasif, serikat buruh rokok dan tambang kala itu bergerak militan menuntut dekolonisasi ekonomi pribumi. Dalam kongres-kongres buruh pertengahan 1950-an, Moendarsih tercatat aktif memperjuangkan konsolidasi buruh pabrik rokok, khususnya dalam kebutuhan buruh perempuan[2].

Kiprah Moendarsih

sunting
  • Moendarsih dan pimpinan buruh perempuan di SOBSI memimpin aksi perundingan dan pemogokan untuk menuntut pengusaha mematuhi hak reproduksi seperti cuti haid 2 hari berbayar dan cuti melahirkan 3 bulan[3].
  • Moendarsih menyuarakan kesetaraan upah yang dilatarbelakangi oleh sistem upah borongan diskriminatif di industri rokok kretek, di mana pelinting rokok perempuan dibayar lebih rendah dibanding laki-laki di bagian gudang atau pengepakan[3].
  • Advokasi serikat mendesak manajemen menyediakan fasilitas penitipan anak serta jaminan air bersih dan ventilasi ruangan[3].

Representasi Politik

sunting

Referensi

sunting
  1. "Konstituante.Net". Konstituante.Net. Diakses tanggal 2026-09-08.
  2. "Aktifkan JavaScript untuk menggunakan penelusuran". www.google.com. Diakses tanggal 2026-09-08.
  3. 1 2 3 "Aktifkan JavaScript untuk menggunakan penelusuran". www.google.com. Diakses tanggal 2026-09-08.
  4. 1 2 Kathirithamby-Wells, J. (1993). "Hulu-hilir Unity and Conflict: Malay Statecraft in East Sumatra before the Mid-Nineteenth Century". Archipel. 45 (1). Association Archipel: 77–96. doi:10.3406/arch.1993.2894.